 |
| Pemerhati Sosial Puji Rahman Hakim |
Kota Tangerang - Bpanbanten.com || Kamis (4/12/2025) – Kasus dugaan guru cabul kembali melanda Kota Tangerang, kali ini di SMPN 19, setelah sebelumnya terjadi di SMPN 23 dalam waktu yang tidak berjarak jauh. Kejadian berulang ini membuat pemerhati sosial menilai pengawasan sekolah dan langkah Dinas Pendidikan sangat kurang efektif.
“Terjadinya dua kasus dalam waktu dekat menunjukkan pengawasan tidak berjalan ketat. Ini perlu disikapi langsung, bukan cuma pernyataan,” tegas Pemerhati Sosial Puji Rahman Hakim saat dihubungi.
Ia mendesak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi keras terhadap sistem pengawasan dan manajemen sekolah secara menyeluruh, bukan hanya sekadar klarifikasi. “Semua celah harus diperiksa: apa yang kurang, siapa yang tidak menjalankan tugas – semuanya harus jelas,” ujarnya.
Puji juga menuntut ketegasan struktural, termasuk mutasi kepala sekolah dan kabid terkait jika diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial. Ia mengkritik sebagian pengawas sekolah yang dinilai hanya datang untuk formalitas: “Jangan cuma datang, duduk sebentar, ngopi lalu pulang. Butuh pengawas yang aktif, bukan cari uang transport.”
Selain itu, ia mendorong Wali Kota Tangerang turun tangan langsung mengendalikan situasi, mengingat Plt Kadisdik belum menunjukkan kemampuan mengatasi kondisi yang berkembang. “Masalah yang melibatkan anak butuh keputusan pasti,” katanya.
Puji menekankan pentingnya program preventif konkret yang melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua. “Keamanan anak itu tanggung jawab bersama. Sekolah harus adakan penyuluhan, forum komunikasi, dan pengawasan bersama dengan orang tua,” jelasnya.
Ia juga meminta pengawasan diperkuat, laporan ditangani cepat, dan pendampingan psikologis diberikan jika dibutuhkan. “Keselamatan siswa adalah prioritas utama. Turun tangannya Wali Kota, langkah tegas, perbaikan sistem, dan keterlibatan orang tua adalah kombinasi solusi untuk mengembalikan rasa aman,” tutup Puji.
RLS
Editor : Ari
