 |
| Presiden Prabowo Subianto |
Presiden Prabowo mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government untuk meminimalisir peluang korupsi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan,” ungkapnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi pejabat pemerintah untuk introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ujarnya. Penekanan ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam apparat pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Ia menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan harus sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tutur Presiden, mengindikasikan bahwa keadilan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengutuk praktik korupsi yang masih merajalela, seperti budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran. Ia menekankan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. “Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegasnya.
Asep
Sumber : Setpres
0 Komentar