 |
| Kondisi Jalan Proyek Pengunsian yang Mangkrak |
LEBAK – Bpanbanten.com || Proyek perkerasan jalan menuju lokasi pengungsian korban bencana di Kampung Sigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten tersebut diduga mangkrak dan bermasalah setelah gagal diselesaikan tepat waktu.
Hingga Februari 2026, pengerjaan jalan yang menjadi akses vital bagi warga di Hunian Sementara (Huntara) tersebut belum juga rampung. Padahal, proyek ini seharusnya selesai sepenuhnya pada tahun anggaran 2025.
Asep, salah seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya atas mandeknya proyek tersebut. Ia mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek.
"Pengerjaan ini seharusnya sudah beres tahun 2025, tapi kenyataannya sampai sekarang masih terbengkalai. Kami curiga ada masalah dalam pengelolaannya. Penegak hukum harus turun tangan memeriksa proyek ini," tegas Asep saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).
Senada dengan warga, Jaenudin, tokoh pemuda Desa Banjarsari, memaparkan data teknis proyek tersebut. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perkim mencapai Rp400.000.000 untuk pengerjaan sepanjang 400 meter.
"Kenyataan di lapangan, yang dikerjakan hanya sekitar 250 meter. Sejak dimulai Oktober 2025 lalu, progresnya jalan di tempat. Sekarang pengerjaan berhenti total tanpa alasan yang jelas," jelas Jaenudin.
Menagih Janji dan Komitmen Gubernur
Berdasarkan kesepakatan awal, pembangunan akses jalan menuju Huntara hingga perbatasan Jawa Barat merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten. Sementara itu, Pemkab Lebak bertanggung jawab pada pematangan lahan, dan Pemerintah Pusat pada pembangunan 221 unit Hunian Tetap (Huntap).
Jaenudin mengingatkan bahwa warga Kecamatan Lebakgedong merupakan pendukung besar Gubernur Banten dengan perolehan suara mencapai 94% pada kontestasi politik lalu. Namun, loyalitas tersebut kini dibalas dengan ketidakpastian infrastruktur.
"Gubernur harus punya rasa malu. Kami merasa tidak dipedulikan. Sebagai wilayah dengan basis suara terbesar (94%) se-Provinsi Banten, seharusnya kami mendapatkan perhatian lebih, bukan malah disuguhi proyek mangkrak seperti ini," pungkasnya dengan nada kecewa.
Warga berharap Pemerintah Provinsi Banten segera melanjutkan pengerjaan jalan tersebut mengingat pentingnya akses jalan bagi pemulihan ekonomi dan mobilitas warga pengungsi yang sudah lama menanti Hunian Tetap.
FIK
