Menteri Polkam Budi Gunawan Tegaskan Komitmen Berkelanjutan dalam Penanganan Kasus Korupsi dengan Menyelamatkan Rp 6,7 Triliun Melalui Sinergi Antar Instansi

Press Release Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Jakarta –  Bpanbanten.com || Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa melalui desk pencegahan tindak pidana korupsi, pihaknya telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun. Penyelamatan tersebut merupakan hasil dari penanganan berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BPK, dan OJK.

Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, menjelaskan bahwa pencapaian ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam 100 hari pertama kerja kabinet. "Dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk pada bulan Oktober 2024, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp 6,7 triliun," ungkapnya saat konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis.

Meskipun prestasi ini menggembirakan, BG menegaskan bahwa kinerja desk pencegahan tidak akan mengendur. Ia menyatakan bahwa beragam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi akan terus dilaksanakan sesuai amanat presiden. "Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko korupsi," jelas BG.

BG juga menekankan perlunya sinergi antara desk pencegahan korupsi dan seluruh kementerian serta lembaga. Ia meminta semua instansi pemerintah untuk berkontribusi dalam pencegahan korupsi dengan menciptakan birokrasi yang transparan. "Kami meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk melapor sedini mungkin jika menemukan indikasi tindakan korupsi di tempat masing-masing," tuturnya.

Dengan kolaborasi yang erat antar instansi, BG yakin bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan secara maksimal. "Sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan transparan, sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.

Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi ini menunjukkan langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta menegaskan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, dan praktik korupsi dapat diminimalisir secara signifikan.

Asep