 |
| Presiden Prabowo Subianto Pimpin Rapat Terbatas di Istana untuk Mempercepat Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
Jakarta – Bpanbanten.com || Dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana, pada Selasa, 7 Januari 2025. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ini mengedepankan kebijakan pro rakyat, terutama dalam sektor perumahan dan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur. Maruarar menekankan bahwa banyak dari mereka tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga program ini dirancang agar mereka tetap memiliki akses untuk memiliki rumah.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," ungkap Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diterapkan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen, pengenalan Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," tambah Maruarar.
Salah satu fokus penting dalam rapat ini adalah percepatan proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari. Namun, sekarang waktu tersebut dipangkas menjadi hanya 10 hari. Di Tangerang, proses ini bahkan bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam.
“Prinsip Bapak Presiden adalah rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah, ya murah; jika gratis, ya gratis," tegasnya.
Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Ini berkat langkah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang, sudah bisa legalnya seperti ini, lokasinya di sini, dan sebagainya. Tentu dengan prinsip saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional kita, serta bagaimana memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar.
Maruarar juga menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Upaya ini akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari kasus korupsi, aset BLBI, serta Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," jelas Maruarar.
Dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan di sektor informal. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Asep
Sumber : Setpres
0 Komentar