 |
| Pulau Ternate |
Ternate - Bpanbanten.com || Pemerintah Kota Ternate masih menghadapi masalah serius terkait tunggakan utang yang mencapai Rp64 miliar. Tunggakan ini berasal dari anggaran tahun 2024 dan kini terbawa hingga tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kota Ternate, Muhammad Ali Gani, dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (15/1).
Ali menjelaskan bahwa tunggakan utang tersebut diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ternate, dan perlu dicatat bahwa jumlah ini tidak termasuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Tunggakan tersebut mencakup berbagai pos, antara lain utang kepada pihak ketiga, belanja operasional, hak-hak pegawai, serta perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penting untuk melakukan review terhadap tunggakan ini. Nanti kami akan melihat apakah nilainya tetap atau berkurang. Hasil review mungkin baru akan kami keluarkan pekan depan, sementara ini tim masih melakukan penugasan mengecek, dan baru dua hari berjalan,” ungkap Ali.
Ali menegaskan bahwa Inspektorat berkomitmen untuk menyelesaikan review utang dalam waktu 10 hari. Setelah proses review selesai, hasil laporan akan disampaikan kepada Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. “Review ini bertujuan untuk melihat kriteria yang tercatat apakah termasuk utang atau tidak, karena ada kemungkinan nilainya bisa berkurang. Hasilnya juga akan kami sampaikan ke BPKAD,” katanya.
Dengan adanya tunggakan utang yang signifikan ini, Pemerintah Kota Ternate dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Proses review yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan solusi dan kejelasan mengenai utang yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya menunggu, tetapi juga bisa melihat tindakan nyata dari para pemimpin mereka.
Redaksi
0 Komentar